Indonesia masih dalam tahap mengembangkan diri untuk bisa menjadi negara maju. Indonesia terus berupaya untuk mencapainya. Melalui berbagai cara telah dilakukan. Indonesia menerima berbagai Insvestor untuk bekerja sama dalam bidang Industri berbagai hal. Salah satunya industri pertambangan. Pertambangan Indonesia yang sangat potensial memiliki prospek kedepan yang baik. Berbagai hasil tambang bisa ditemui di Indonesia. Salah satunya adalah tambang emas yang berada di Papua.
Papua adalah salah satu wilayah Indonesia bagian timur. Papua memiliki sumber daya alam yang melimpah diantarnya adalah laut dengan biota laut terlengkap di dunia (Rajaampat), kebudyaan dan hasil tambang emas, tembaga, nikel dan lainnya. Papua memiliki daya tarik tersendiri di Indonesia di kanca Internasional. Hal tersebut adalah tambah emas terbesar yang dimiliki Indonesia namun di kuasai oleh perusahaan Asing yakni PT. Freeport Mcmoran Indonesia (Amerika).
PT. Freeport Mcmoran Indonesia sudah berjalan kurang lebih 40 tahun sejarak pemerintahan Orde Baru pada masa pemerintahan presiden Soeharto tahun 1967. Perusahaan ini sudah menghasilkan banyak tembaga dan emas. Namun ironinya Indonesai sebagai pemilik tambang hanya mendapatkan royalti 1%. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih 40 tahun lamanya.
Pada tahun 2004 kontrak dari PT. Freeport Mcmoran Indonesia habis dan harus meninggalkan Indonesia. Maka harapan baru muncul bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju, dengan pendidikannya hingga industrinya. Hal ini disebabkan indonesia mampu memberikan fasilitas pendidikan gratis hingga pelayanan kesehatan secara gratis. Dananya langsung diambilakan dari hasil tambang emas dan tembaga terbesar yang berada di papua. Bahkan jika dikalkulasi pendidikan gratis dari pendidikan usia dini hingga perguruan tinggi gelar doktor (S3). Namun hal tersebut menjadi isapan jempol sebab PT. Freeport Mcmoran Indonesia berhasil menjalin kerjasama kembali hingga tahun 2021.
Hal tersebut bisa dilakukan sebab pemerintah Indonesia kembali memperpanjang izin operasi PT. Freeport Mcmoran Indonesia selama 20 tahun kembali. Hal ini dikutip dalam berita bahwa kepala pusat komunikasi publik kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam jumpa pers di Jakarta. Rabu (10/6/2015) mengatakan kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun lagi dengan perubahan kontrak dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021 (kompas.com 10/6).
Sebelum kontrak di adakan PT. Freeport Mcmoran Indonesia harus berinvestasi ke Indonesia sebesar USD 17,3 miliar yang terdiri USD 15 miliar untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta USD 2,3 miliar untuk smelter.
Investor bisa diterima indonesia jika sesuai dengan visi dan misi Indonesia. Namun idealisme ini sudah luntur dengan berbagai kepentingan individu atau golongan sebab politik kepentinga. Hal ini di buktikan dengan adanya Undang-Undang Minerba no 4/2009, mineral hanya boleh diekspor setelah dimurnikan dan diolah. Jadi PT. Freeport Mcmoran Indonesia bisa melanjutkan kontrak jika sudah memiliki alat untuk memurnikan hasil tambang sebelum di ekspor paling lambat 12 januari 2014. Namun hal tersebut sudah lewat dan kenyataan masih bisa memperpanjang kontak. Lalu dikeluarkan Permen ESDM No 7/2012 yang mengatur kadar mineral yang telah dimurnikan yang boleh di ekspor. Permen (Peraturan Menteri) ini diubah dengan Permen ESDM No. 20/2013 yang mengatur bahwa kadar mineral yang boleh diekspor diantaranya: tembaga 99,9%, besi spon 70%, besi mentah 90% dan nikel 70%.
Dengan peraturan menteri ESDM no. 7/2012 dan Permen ESDM no. 20/2013, PT. Freeport Mcmoran Indonesia dan PT. Newmont tidak bisa mengespor tembaga. Kadar yang dihasilkan kedua PT ini tanpa melalui smelter berkisar 25-30%. Sehingga belum layak hasil tambang yang di ekspor sesuai ketentuan yang ada. Maka dari itu Ini kesematan besar untuk Indonesia bisa mengelola tambang di kampung halaman sendiri. Kebijakan yang di ubah-ubah untuk kepentingan berbagai pihak tanpa memikirkan kebutuhan rakyat. Bahkan hal ini akan menunda keberhasilan indonesia untuk bisa menjadi negara maju. Maka akankah Indonesia akan merugi. Seberanyanya Indonesia yang dirasa medapatkan keuntungan dengan adanya investor ini. Kenyataanya indonesia mendapatkan kerugian yang sangat besar.
Kerugian yang diderita Indonesia yang memiliki deviden untuk pemerintah sangat kecil. Total deviden yang diterima pemerintah dari Freeport sejak 1992-2011 hanya sebesar USD 1,287 miliar. Demikian pula saham pemerintah di PT. Freeport Mcmoran Indonesia, hanya sekitar 9,36% (kompas.com 27/1/2015). Itu artinya pada jangka waktu waktu yang sama, PT Freeport menerima deviden USD 12,87 miliar dolar atau 10 kali lipat daripada yang didapat pemerintah Indonesia. Lebih buruknya, ternyata selama tahun 2012-2014 PT. Freeport Mcmoran Indonesia tidak memenuhi kewajiban untuk menyetor deviden kepada pemerintah Indonesia dan itu dibiarkan oleh pemerintah (al islam edisi 762, 26/6/2015). Hal ini sungguh ironi besar yang di alami indonesia untuk mewujudkan keinginan menjadi negara maju. Disisi lain kehidupan yang sempit diderita oleh penduduk negeri ini. Bagaimana tidak, kekayaan alam tambang itu dikuasai oleh swasta dan asing. hasilnya lebih banyak untuk kemakmuran mereka. Namun sebaliknya pahit yang dirasakan rakyat harus menanggung kerusakan dan dampak buruk akibat penguasaan kekayaan mereka oleh swasta dan asing.
Penulis mengajak pembaca sebagai generasi muda bangsa harus bisa berfikir kritis dan paraktis. Seberapa kecil usaha yang kita lakukan memilki nilai untuk berkontribusi. Meskipun hanya sebuah tulisan ini semoga bisa menggugah pembaca untuk ikut peduli terhadap masa depan Indonesia. Save Indonesia Back to islam.
Mohammad Thobib 31/10/2015
